Rakyat Kalbar, Pontianak – Di sebuah gang sederhana di Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak, senyum Hasan perlahan kembali merekah. Rumah papan yang selama ini ia tempati bersama keluarga, dengan lantai rapuh dan atap seng yang kerap bocor, kini mulai diperbaiki melalui program bedah rumah Pemerintah Kota Pontianak.
Selama lebih dari lima tahun, Hasan bertahan di rumah yang ia sebut sudah “dagan” atau tidak layak huni. Bersama anak, menantu, dan anggota keluarga lainnya, ia menjalani hari-hari dalam keterbatasan ruang dan kondisi bangunan yang kian menurun.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Hasan berjualan es, air tebu, dan kelapa dengan penghasilan yang tidak menentu. Dalam sehari, penghasilannya terkadang hanya cukup untuk kebutuhan makan setengah hari, membuatnya sulit memperbaiki rumah secara mandiri.
Ketika bantuan bedah rumah datang, ia menyambutnya dengan penuh harap. Tanpa menunggu, Hasan bersama keluarga langsung bergotong royong memperbaiki rumah tersebut.
“Kalau dapat bantuan, kita kerjakan yang benar, supaya bermanfaat untuk keluarga,” ujarnya usai menerima bantuan simbolis di Aula Kantor Terpadu Pemkot Pontianak, Senin (20/4/2026).
Meski bantuan terbatas, Hasan tetap berupaya menambah kekurangan biaya sebisanya. Selama proses perbaikan, ia dan keluarganya tetap tinggal di rumah tersebut sambil terus bekerja bersama.
Cerita Hasan menjadi potret nyata kondisi sebagian warga di kawasan padat penduduk dan bantaran sungai. Untuk itu, Pemerintah Kota Pontianak terus menggencarkan program perbaikan rumah dan sanitasi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,6 miliar untuk membantu 217 unit rumah dengan nilai Rp30 juta per unit, serta perbaikan 135 unit WC bagi warga yang belum memiliki sanitasi layak.
“Program ini bukan hanya soal memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi kesehatan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya rumah sehat dengan ventilasi yang baik, mengingat tingkat kelembapan di Pontianak cukup tinggi. Tanpa sirkulasi udara yang memadai, rumah mudah menjadi lembap dan berpotensi menimbulkan penyakit.
Selain itu, aspek sanitasi dan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mendorong masyarakat memiliki fasilitas WC yang sehat serta menjaga kebersihan lingkungan.
Program ini dilaksanakan dengan pola swadaya masyarakat. Warga penerima bantuan didorong terlibat langsung dalam proses pembangunan, dengan pendampingan teknis dari dinas terkait.
“Pengerjaannya dilakukan gotong royong. Kalau ada kekurangan, bisa ditambah secara swadaya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Derry Gunawan, mengungkapkan bahwa nilai bantuan tahun ini meningkat dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta per unit guna menyesuaikan harga bahan bangunan dan meningkatkan kualitas hunian.
Melalui APBD, tahun ini dialokasikan bantuan untuk 252 unit, terdiri dari 117 rumah tidak layak huni dan 135 unit perbaikan WC. Jika digabungkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, total penanganan mencapai sekitar 500 unit.
Derry menegaskan, program ini mengutamakan partisipasi masyarakat tanpa melibatkan kontraktor. Sebagian besar anggaran digunakan untuk material, sementara biaya tukang hanya sekitar 10 persen.
Untuk menjaga kualitas, pemerintah menurunkan tenaga pendamping teknis yang bertugas mengawasi pembangunan serta memastikan rumah memenuhi standar layak huni.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan, seperti legalitas lahan yang belum jelas, terutama di kawasan bantaran sungai, serta ekspektasi masyarakat yang terkadang melebihi kemampuan anggaran.
Meski demikian, pemerintah memastikan program ini terus diperbaiki dari tahun ke tahun agar semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Hasan, bantuan ini bukan sekadar perbaikan fisik rumah, tetapi juga harapan baru untuk hidup yang lebih layak bersama keluarga. (*)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: