Wali Kota Pontianak Dorong SAKIP Naik ke Level AA, Tekankan Pelayanan Publik Berkualitas

Rakyat Kalbar, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak.

Menurutnya, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak yang telah berada pada level BB atau sangat baik sejak 2017 harus terus dijaga bahkan ditingkatkan menuju level tertinggi, yakni AA.

“Alhamdulillah Kota Pontianak bisa mencapai nilai BB sejak 2017. Sampai saat ini nilainya memang naik turun, sempat turun lalu naik kembali. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik wajib terus kita tingkatkan,” ujarnya saat membuka kegiatan penguatan SAKIP Pemerintah Kota Pontianak di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (14/4/2026).

Edi menjelaskan, tujuan utama SAKIP bukan sekadar mengejar nilai administratif, melainkan memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mencapai level AA, pemerintah dituntut mampu menjalankan program secara efektif, efisien, serta meminimalkan pemborosan.

Di tengah upaya tersebut, ia mengakui bahwa Pemerintah Kota Pontianak menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas. Sementara itu, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat.

“Kita dihadapkan pada penghematan dan pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Di sisi lain, tuntutan masyarakat sangat tinggi. Karena itu ASN harus benar-benar mampu bekerja profesional, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, serta pelayanan dasar masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui tata kelola yang lebih baik.

Namun demikian, Edi tidak menampik masih adanya sejumlah kelemahan, mulai dari perencanaan anggaran, penempatan program, hingga aspek pengawasan dan evaluasi. Hasil audit juga menunjukkan masih terdapat kendala dalam monitoring dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah.

“Kita akui masih ada kelemahan. Bukan untuk dimaklumi, tetapi untuk disadari dan diperbaiki. Kalau sumbatan-sumbatan ini bisa kita atasi, saya yakin tidak ada yang sulit dalam memecahkan persoalan di Kota Pontianak,” tegasnya.

Ia berharap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Pontianak terus memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, serta berpegang pada aturan dan standar pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di berbagai sektor—mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial hingga ekonomi—dapat semakin optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)