Rakyat Kalbar, Pontianak – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan kota di tengah keterbatasan lahan dan kapasitas anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, serta aspirasi masyarakat yang sebelumnya dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Melalui forum ini kita ingin memastikan program yang disusun benar-benar terintegrasi dan mampu mendukung implementasi visi pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Edi menjelaskan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan layanan kesehatan. Namun di sisi lain, kota ini menghadapi tantangan keterbatasan wilayah yang hanya sekitar 118 kilometer persegi serta kondisi geografis yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak.
Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak telah mencapai 82,80 dengan kategori sangat tinggi, melampaui rata-rata nasional maupun provinsi. Pertumbuhan ekonomi kota juga tercatat mencapai 5,34 persen pada 2025 dengan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga sekitar 4 persen.
Ke depan, Pemerintah Kota Pontianak akan memprioritaskan penguatan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta digitalisasi usaha. Menurut Edi, sektor kuliner seperti kafe, restoran dan warung kopi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kota karena mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pemerintah kota juga memberi perhatian serius terhadap isu lingkungan dan kualitas kota. Pengelolaan sampah, perluasan ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu menjadi bagian dari program prioritas.
“Upaya ini penting untuk menjaga kualitas lingkungan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan volume sampah yang saat ini sudah mencapai lebih dari 370 ton per hari,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan Kota Pontianak diarahkan pada penguatan sektor pariwisata perkotaan berbasis budaya dan kuliner, termasuk pengembangan kawasan waterfront Sungai Kapuas serta revitalisasi kawasan heritage kota.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer daerah yang berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah kota.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut forum lintas perangkat daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Forum ini penting untuk memastikan program pembangunan yang dirancang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Pontianak,” katanya.
Bebby juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan berbagai isu dan tantangan strategis yang dihadapi daerah. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, menurutnya, juga harus menjadi perhatian utama.
“Kita harus memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjawab kompleksitas pembangunan kota, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.
DPRD Kota Pontianak, lanjut Bebby, berkomitmen mendukung proses perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui forum ini kita harapkan lahir program-program yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus mampu memperkuat daya saing Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan,” tutupnya. (*)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: