Rakyat Kalbar, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan arah pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar angka, tetapi juga harus berdampak nyata pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026). Dalam forum tersebut, Pemkot juga melakukan evaluasi program pembangunan yang telah berjalan pada 2025 dan 2026 untuk menentukan program yang dilanjutkan maupun disempurnakan di tahun 2027.
“Kita evaluasi apa saja yang sudah berjalan. Banyak program akan kita lanjutkan, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama,” ujar Edi.
Selain infrastruktur dasar, Pemkot Pontianak juga memberi perhatian serius pada sektor air bersih, pengelolaan air limbah, dan persampahan. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai akan terus dilanjutkan secara terintegrasi. Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah menjadi prioritas, mulai dari PAUD hingga SMP, termasuk rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan yang telah dimulai sejak 2026.
“Kami juga mendukung Sekolah Rakyat yang sedang berjalan serta memetakan kebutuhan sekolah baru. Hasil musrenbang menunjukkan masih dibutuhkan SMP di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur,” jelasnya.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pemkot akan terus meningkatkan layanan rumah sakit milik pemerintah kota di wilayah barat dan utara, serta memperkuat kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, puskesmas akan direhabilitasi, dibangun baru, dan dilengkapi dengan layanan serta fasilitas yang lebih memadai.
Di bidang sosial, Edi menegaskan komitmen pemerintah kota dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, seiring dengan upaya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Mitigasi bencana juga menjadi prioritas, mengingat kondisi geografis Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.
Ia mengakui penyusunan RKPD 2027 menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga anggaran, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian dari pemerintah pusat. Namun demikian, Edi optimistis forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan rumusan strategi pembangunan yang tepat.
“Setidaknya RKPD 2027 mampu meningkatkan pelayanan publik, memperkuat daya saing kota, dan mencapai bahkan melampaui target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.
Optimisme tersebut didukung oleh capaian indikator makro Kota Pontianak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 82,80, melampaui IPM Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Angka kemiskinan pada 2025 juga berhasil ditekan hingga 4 persen, sementara inflasi berada di angka 1,5 persen, di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
Meski demikian, Edi menegaskan masih ada tantangan yang harus ditangani bersama, salah satunya tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,91 persen. Karena itu, forum ini dinilai strategis sebagai ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang pembangunan Kota Pontianak ke depan. (*)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: