Rakyat Kalbar, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, resmi melantik lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pelantikan yang digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (10/2/2026), diharapkan menjadi momentum percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus penguatan kinerja perangkat daerah.
Pejabat yang dilantik yakni Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan bisa memenuhi kebutuhan dari visi-misi RPJMD Kota Pontianak,” ujar Edi.
Ia menegaskan, kelima pejabat tersebut merupakan hasil seleksi terbuka (open bidding) yang telah berlangsung selama tiga bulan. Karena itu, mereka diminta segera beradaptasi dan menghadirkan inovasi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, Edi memberi perhatian khusus pada pembaruan data masyarakat miskin, penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng), serta persoalan sosial lainnya. Ia meminta Dinsos lebih aktif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Sementara itu, untuk BKAD, ia menekankan pentingnya tata kelola aset daerah yang akuntabel dan produktif. Seluruh aset milik pemerintah, baik yang telah bebas, masih bersengketa, maupun yang akan dibebaskan, harus terdata dengan jelas dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran juga menjadi sorotan.
Di sektor komunikasi publik, Edi menilai peran Diskominfo sangat strategis di era digital. Informasi dan konten yang disampaikan pemerintah dinilai mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap arah pembangunan kota.
“Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegasnya.
Diskominfo diminta memanfaatkan teknologi secara cerdas, membangun sistem pemantauan isu secara real time, serta merangkul potensi generasi muda untuk memperkuat komunikasi publik.
Pada sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Edi menyoroti potensi besar Kota Pontianak yang belum tergarap optimal. Sungai, kolam, lahan pertanian produktif, hingga lahan tidur harus dipetakan secara detail untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota untuk tanaman pangan sebagai contoh edukatif sekaligus solusi kebutuhan pangan lokal.
“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” imbuhnya.
Kepala Diskominfo yang baru dilantik, Syamsul Akbar, menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal dan memetakan kendala yang ada di instansinya. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan kebijakan dan program pembangunan.
Ke depan, Diskominfo berencana menyusun regulasi tata kelola media sosial di perangkat daerah, termasuk standarisasi manajemen isu dan pola penyampaian informasi agar lebih terarah dan selaras dengan kebijakan Wali Kota.
Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru penguatan birokrasi di Kota Pontianak, dengan fokus pada pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.(*)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: