Sabtu, 04 April 2026
Advertisement
Advertisement

85 Ormas Ikuti Bimtek LPJ Hibah, Sekda Pontianak Tekankan Transparansi dan Tertib Administrasi

© Foto oleh Editor
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah membuka bimtek penyusunan LPJ dana hibah bagi pengurus Ormas.
Advertisement

Rakyat Kalbar, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) guna mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

 

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Ibis, Selasa (31/3/2026), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah. Sebanyak 85 ormas diundang untuk mengikuti bimtek tersebut.

 

Dalam sambutannya, Amirullah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi dan pemahaman terkait tata kelola dana hibah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

 

“Bimtek ini penting agar seluruh proses pengelolaan dana hibah berjalan tertib dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, dana hibah yang bersumber dari APBD memiliki prinsip akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penerima. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus sesuai dengan proposal yang diajukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

 

Menurutnya, pemahaman yang baik sangat diperlukan mengingat pengelolaan keuangan daerah bersifat dinamis dan terus mengikuti perkembangan regulasi.

 

Amirullah juga mengingatkan agar setiap organisasi menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan besaran dana yang diterima. Jika terjadi perbedaan antara usulan dan realisasi bantuan, maka kegiatan maupun laporan harus disesuaikan.

 

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara bidang organisasi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana hibah tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awal organisasi.

 

“Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan harus melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Begitu juga bidang lainnya seperti kepemudaan atau kesehatan,” jelasnya.

 

Tak kalah penting, aspek legalitas dan administrasi organisasi juga menjadi sorotan. Setiap ormas diharapkan memiliki sekretariat dan alamat yang jelas guna memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

 

Ia menambahkan, pelaksanaan bimtek ini merupakan bagian dari implementasi berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Peraturan Wali Kota Pontianak terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

 

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan ormas dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

 

“Kami mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar ke depan penyusunan LPJ menjadi lebih baik, tepat, dan mudah,” pungkas Amirullah. (*)

Komentar

Silakan login untuk memberikan komentar: