Pendampingan TPK Jangkau Lebih 83 Persen Catin Berisiko Stunting di Kalbar

Rakyat Kalbar, Pontianak – Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nuryamin, menegaskan bahwa efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendampingi keluarga berisiko stunting belum dapat diukur secara langsung tanpa kajian atau penelitian khusus. Hingga saat ini, belum tersedia hasil riset yang secara spesifik menilai efektivitas TPK dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting (P3S).

Meski demikian, Nuryamin memaparkan gambaran kinerja TPK berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2025. Dari total 8.661 calon pengantin (catin) di Kalimantan Barat yang tercatat dalam aplikasi Elsimil dan terintegrasi dengan SIGA, sebanyak 7.232 catin atau sekitar 83,50 persen telah mendapatkan pendampingan dari TPK.

Berdasarkan hasil skrining, tercatat 8.032 catin atau 92,74 persen masuk kategori berisiko stunting. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.702 catin atau 83,44 persen telah didampingi oleh TPK. Pendampingan ini merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyuluhan, fasilitasi akses layanan rujukan, hingga dukungan pemanfaatan bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting.

Nuryamin menjelaskan, faktor risiko pada catin pria didominasi oleh kebiasaan merokok, dengan persentase mencapai 53,44 persen. Sementara pada catin wanita, faktor risiko meliputi indeks massa tubuh, anemia, lingkar lengan atas (LILA), keterpaparan asap rokok, serta kondisi sanitasi yang dinilai dari ketersediaan air minum layak dan kepemilikan jamban sehat.

Selain calon pengantin, sasaran pendampingan TPK juga mencakup ibu hamil. Berdasarkan data SIGA tahun 2025, jumlah ibu hamil di Kalimantan Barat yang terdaftar dalam Elsimil mencapai 30.882 orang. Namun, yang telah mendapatkan pendampingan baru sebanyak 12.956 orang atau sekitar 42,03 persen.

Ia mengakui terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pendampingan TPK, di antaranya keterbatasan waktu kelompok sasaran serta tingginya beban kerja anggota TPK, khususnya tenaga kesehatan. Kondisi ini memerlukan strategi penyesuaian agar pendampingan tetap optimal.

“Ke depan perlu pengaturan kunjungan rumah yang lebih fleksibel, pemanfaatan komunikasi jarak jauh, serta pembagian peran yang lebih adaptif antaranggota TPK yang berasal dari kader KB, PKK, dan tenaga kesehatan,” jelasnya.

Nuryamin menegaskan bahwa TPK memiliki kontribusi penting dalam mendukung P3S, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kelompok sasaran mengenai pencegahan stunting. Edukasi yang dilakukan secara langsung dan berulang diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku kesehatan pada keluarga berisiko.

“Keluarga berisiko stunting tidak selalu melahirkan anak stunting, tetapi kondisi tersebut patut diwaspadai karena berpotensi melahirkan generasi stunting jika tidak dilakukan upaya pencegahan sejak dini,” pungkasnya. (Sy)