Kapendam XII Tanjungpura Kunjungi Sekda Kalbar, Bahas Perkembangan MBG

Rakyat Kalbar, Pontianak - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menerima audiensi Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra di ruang kerja Sekda Kalbar, Selasa (10/3/2026).

Pertemuan ini membahas dukungan serta percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kalimantan Barat.

Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra menyampaikan, TNI saat ini tengah melakukan kajian dan pengumpulan data terkait pelaksanaan program MBG di daerah. Kajian tersebut mencakup proses produksi makanan, kesiapan fasilitas dapur, serta berbagai aspek pendukung lainnya.

“Hal ini untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan serta dukungan apa saja yang masih diperlukan agar pelaksanaannya lebih optimal,” kata Kolonel Yusub.

Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson menjelaskan, tahap awal pelaksanaan program MBG, pemerintah daerah belum sepenuhnya dilibatkan. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Barat, pemerintah daerah mulai ikut berperan dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Pada awalnya pemerintah daerah tidak terlalu dilibatkan. Sehingga kami juga belum memahami secara detail pelaksanaannya. Namun setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan meminta untuk dilibatkan, pemerintah daerah mulai ikut mendukung program ini,” kata Harisson.

Ia menambahkan, pelaksanaan program MBG di wilayah perkotaan relatif tidak mengalami kendala berarti. Namun untuk wilayah pedesaan dan daerah terpencil, pengelolaan SPPG umumnya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pengawasan tenaga kesehatan.

“Untuk daerah terpencil, SPPG biasanya dikelola oleh desa. Sementara mutu dan kualitas gizi makanan dipantau oleh tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi dari puskesmas. Yang paling penting adalah menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak,” ungkap Harisson.

Menurutnya, program MBG memiliki manfaat yang besar, tidak hanya dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru.

“Program ini sangat baik karena dapat meningkatkan gizi anak-anak dan mendukung perkembangan kemampuan mereka. Selain itu, program ini juga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja,” katanya.

Pertemuan tersebut juga membicarakan percepatan pembangunan dapur MBG yang menjadi salah satu fokus pemerintah pusat. TNI berupaya membantu percepatan pembangunan fasilitas dapur tersebut, meskipun di lapangan masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan.

Harisson menjelaskan, bahwa salah satu persyaratan utama pembangunan dapur MBG adalah tersedianya lahan yang memiliki status hukum jelas, seperti lahan bersertifikat atau hak milik.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah menyiapkan lahan dengan status yang jelas. Baik bersertifikat maupun hak milik. Jika sudah tersedia, maka dapat segera dilaporkan ke pusat untuk diproses pembangunan dapurnya,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa ketersediaan lahan milik pemerintah di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah perkotaan, saat ini cukup terbatas dan tidak semuanya memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

Meski demikian, Harisson menyambut baik keterlibatan TNI dalam mendampingi pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal kedisiplinan serta pengawasan di lapangan.

“Saya sangat setuju jika TNI ikut mengambil peran dalam pendampingan program ini. Karena TNI memiliki kedisiplinan yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan proses penyediaan makanan dilakukan dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan makanan,” lugasnya.

Harisson berharap, pendampingan dari TNI dapat memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap teman-teman dari TNI terus melakukan pendampingan, supaya anggaran yang ada benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan,” demikian Harisson. (*)