Pemkot Pontianak Perkuat Dukungan Program 3 Juta Rumah

Rakyat Kalbar, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bantuan stimulan bedah rumah, hingga pengusulan pembangunan rumah susun (rusun) baru.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak, Derry Gunawan, menjelaskan bahwa program ini bukan semata proyek pembangunan oleh pemerintah daerah, melainkan bentuk dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat secara swadaya maupun oleh pengembang.

“Untuk lahannya dicari masing-masing developer, biasanya di wilayah yang harga tanahnya masih terjangkau karena harga jual rumah subsidi dibatasi,” ujarnya usai rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri secara daring, Senin (23/2/2026).

Di Kota Pontianak, kawasan yang lahannya relatif lebih terjangkau berada di Pontianak Utara dan Pontianak Barat, meskipun harga tanahnya masih lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Selain dukungan kepada pengembang, Pemkot juga mengoptimalkan program swadaya berupa bantuan bedah rumah. Pada 2025, pemerintah pusat membantu 200 unit rumah, sementara dari anggaran Pemkot dialokasikan 150 unit untuk bedah rumah dan bedah WC.

Tak hanya itu, Pemkot mengusulkan pembangunan rusun baru di kawasan Nipah Kuning Dalam, Pontianak Barat, serta di Gang Semut, Pontianak Timur. Tipe dan desain rusun nantinya akan disesuaikan dengan kondisi serta luas lahan berdasarkan hasil kajian tim teknis.

Saat ini, rusun yang telah tersedia di Pontianak antara lain Rusunawa Harapan Jaya, Rusunawa Sungai Beliung, serta Rusunawa Nipah Kuning. Khusus di Nipah Kuning, baru satu tower yang terbangun, sementara lahan yang tersedia masih memungkinkan pembangunan empat hingga delapan tower tambahan.

“Bentuknya ada beberapa prototipe yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil peninjauan lapangan,” jelas Derry.

Di sisi pembiayaan, pemerintah pusat melalui perbankan juga memberikan kemudahan kredit bagi pengembang dan masyarakat. Suku bunga rumah subsidi yang sebelumnya belasan persen kini ditekan menjadi sekitar 5–6 persen, dengan sebagian disubsidi pemerintah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemkot Pontianak berharap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak semakin terbuka, sekaligus mendukung percepatan realisasi program 3 juta rumah secara nasional. (*)