Rakyat Kalbar, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak memanfaatkan momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis ke depan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Kamis (2/4/2026) menegaskan, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan pijakan penting untuk memastikan pembangunan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap program tahun 2025 dan 2026 menjadi dasar dalam menyusun prioritas pembangunan tahun 2027.
Sejumlah capaian positif turut disampaikan, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik yang masuk delapan besar nasional serta nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencapai angka 91. Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel.
Namun demikian, tantangan tidak ringan. Kebijakan efisiensi dan penurunan dana transfer daerah, termasuk dampak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, turut memengaruhi pendapatan daerah. Penurunan signifikan juga terjadi pada sektor pajak parkir dan retribusi, salah satunya di kawasan pusat perbelanjaan yang kontribusinya menurun drastis.
Di sektor transportasi, lonjakan jumlah kendaraan menjadi persoalan serius. Dengan ratusan ribu sepeda motor dan puluhan ribu kendaraan lainnya, kapasitas jalan dinilai tidak lagi memadai sehingga memicu kemacetan di sejumlah titik.
Sebagai langkah penanganan, Pemkot merencanakan penataan geometrik simpang, pembangunan infrastruktur strategis seperti flyover, duplikasi Jembatan Kapuas III, serta pengembangan jalan lingkar luar (outer ring road). Upaya pelebaran jalan dan pembangunan bundaran juga terus didorong, termasuk mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dari sisi kebencanaan, persoalan banjir masih menjadi perhatian. Pemerintah kota menyiapkan strategi berlapis mulai dari optimalisasi drainase, pengadaan pompa air, hingga rencana pembangunan sistem kanal terpadu sebagai solusi jangka panjang.
Sementara itu, peningkatan layanan dasar terus dilakukan. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nipah Kuning telah beroperasi, meski tantangan ketersediaan air baku saat musim kemarau masih perlu diatasi. Di sektor lingkungan, pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu dan pengelolaan sampah berbasis ramah lingkungan menjadi prioritas, termasuk target meraih penghargaan Adipura.
Pembangunan ruang publik seperti waterfront, masjid terapung, hingga taman Al-Qur’an juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, proyek strategis seperti Jembatan Garuda terus diupayakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan investor.
Dalam aspek sosial, angka kemiskinan di Pontianak berada di kisaran 4 persen, sementara pengangguran terbuka juga menjadi fokus penanganan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudi, menekankan pentingnya fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar anggaran tidak habis untuk kegiatan seremonial, melainkan dialihkan ke program produktif yang mendorong kesejahteraan.
Ia juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan pentingnya menjadikan Musrenbang sebagai forum strategis, bukan sekadar formalitas. Ia menyebut, capaian pembangunan Kalimantan Barat cukup positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen dan Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat.
Khusus Pontianak, IPM tercatat sebagai yang tertinggi di Kalbar. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak cepat berpuas diri dan terus mendorong pembangunan yang inklusif.
Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah didorong lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif serta memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi titik awal penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang maju, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: