Rakyat Kalbar, Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat masih kekurangan tenaga medis. Kurangnya tenaga medis profesional ini cukup signifikan bila mengikuti standar World Health Organization (WHO) maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Merespon hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jumlah dan distribusi tenaga medis di Kalbar.
Dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki 5.600 dokter umum dengan perhitungan rasio 1:1.000. Namun saat ini, jumlah dokter yang tersedia hanya 1.571. Sehingga kekurangan masih sekitar 4.108.
Sementara itu, kebutuhan dokter spesialis berdasarkan standar Bappenas mencapai 1.590. Dengan jumlah yang ada baru 451 dokter spesialis, Kalbar masih kekurangan sekitar 1.049 dokter spesialis.
Selain persoalan jumlah dokter, Harisson juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis antar wilayah. Kota Pontianak tercatat memiliki kelebihan dokter spesialis, yaitu sebanyak 216 dokter dengan kebutuhan hanya 193 dokter.
Sebaliknya, beberapa kabupaten masih sangat kekurangan. Kabupaten Kayong Utara baru memiliki 4 dokter spesialis jantung dari kebutuhan 35 orang. Kabupaten Kubu Raya memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang, sedangkan Kabupaten Sekadau baru memiliki 7 dokter dari kebutuhan 63 orang.
“Jika melihat laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa langkah luar biasa,” kata Harisson saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2028 di Hotel Novotel Pontianak, Minggu (8/2/2026).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Kalbar terus mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di tingkat lokal. Seperti bermitra dengan Universitas Tanjungpura (Untan) dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk pembukaan pendidikan dokter spesialis THT di Untan.
Program hospital-based training di RSUD dr. Soedarso yang diawali dengan spesialis bedah. Juga pemberian beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah dengan komitmen kembali mengabdi di kabupaten dan kota asal di Kalbar.
Harisson berharap, kepengurusan IDI Wilayah Kalbar yang baru, bisa semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Dalam forum tersebut, Harisson, turut menjelaskan kondisi fiskal nasional tahun 2026, dengan total belanja negara sebesar Rp3.842 triliun dan pendapatan negara Rp3.153 triliun. Sehingga terjadi defisit sekitar Rp689 triliun. Kondisi ini turut berdampak pada transfer ke daerah, termasuk Kalimantan Barat.
Lebih jauh, Harisson mengatakan, anggaran kesehatan pemerintah pusat berada pada kisaran 18–20 persen atau sekitar Rp244 triliun. Oleh karena itu, ia mendorong para dokter untuk mengambil peran penting dalam langkah-langkah preventif, demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Dengan kepengurusan IDI yang baru, saya berharap, organisasi profesi dapat lebih adaptif dan responsif, dalam membantu asesmen kebutuhan dokter di setiap kabupaten dan kota. Supaya distribusi tenaga medis tidak hanya berpusat di ibu kota provinsi,” demikian Harisson. (*)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: