Inflasi Pontianak Terendah se-Kalbar Januari 2026, TPID Perkuat Pengendalian Jelang HBKN

Rakyat Kalbar, Pontianak – Kota Pontianak mencatatkan kinerja positif dalam pengendalian inflasi dengan membukukan inflasi year on year terendah se-Kalimantan Barat pada Januari 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Pontianak tercatat sebesar 2,74 persen, sementara inflasi bulanan (month to month) dan year to date masing-masing berada di angka 0,07 persen.

Capaian tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan dan diikuti oleh TPID kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebagai upaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat lintas sektor agar stabilitas harga dan ketersediaan pasokan tetap terjaga, khususnya di wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski inflasi Pontianak masih berada dalam rentang target, Bahasan menekankan kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama menjelang HBKN yang berpotensi mendorong kenaikan harga pada sejumlah komoditas, khususnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, telah menyiapkan langkah-langkah strategis melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi ini dijalankan melalui pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar rakyat, pelaksanaan operasi pasar, serta penyampaian informasi harga secara rutin kepada masyarakat.

“Strategi 4K menjadi fokus utama kami agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” jelas Bahasan.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam arahannya menyampaikan bahwa inflasi Kalimantan Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2026, inflasi mulai menunjukkan tren kenaikan yang dipengaruhi oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan strategis serta faktor musiman menjelang perayaan hari besar keagamaan.

“Inflasi pada awal 2026 mulai menunjukkan tren kenaikan, terutama dipengaruhi harga cabai rawit dan bawang merah, serta faktor musiman. Karena itu, koordinasi dan langkah antisipatif harus terus diperkuat,” tegasnya.

Ria Norsan meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar untuk memperkuat pendataan stok dan harga bahan pangan, serta mengambil langkah preventif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami gejolak harga. Ia juga menekankan pentingnya dukungan data dan kebijakan yang akurat dari Badan Pusat Statistik serta Bank Indonesia dalam menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.

Selain itu, Gubernur Kalbar menyoroti potensi peningkatan produksi gabah kering panen di Kalbar yang diperkirakan naik hingga 25 persen dibandingkan Januari 2025. Untuk itu, Perum Bulog Kalbar diminta menyiapkan rencana penyerapan yang matang guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap tingginya harga daging ayam dan beras di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, dan Melawi. Penguatan pasokan serta kelancaran distribusi dinilai menjadi kunci agar harga komoditas tersebut dapat segera terkendali.

Melalui pelaksanaan HLM TPID Provinsi Kalbar ini, diharapkan koordinasi pengendalian inflasi antar daerah semakin solid sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga sepanjang tahun 2026. (*)