Rakyat Kalbar, Bali - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan hadir dalam pertemuan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rebupblik Indonesia di Aula Bima BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan tata kelola keuangan daerah. Khususnya bagi wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi menjelaskan, entry meeting ini bertujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Entry meeting ini diharapkan menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” kata Fathan Subchi.
Fathan menambahkan, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban tahunan, supaya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sekaligus mendukung perencanaan audit yang bermuara pada pemberian opini.
“Kami berharap, seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan transparan,” ujarnya.
Fathan menekankan, tantangan akuntabilitas ke depan semakin kompleks, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi keuangan negara.
“Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan kepada masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas'ud menegaskan, seluruh kepala daerah berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas dalam penyajian LKPD.
Rudy turut mengapresiasi BPK RI, khususnya Auditorat Utama Keuangan Negara VI atas pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar formalitas. Tetapi sarana pembelajaran institusional untuk memperkuat sistem pengendalian internal,” terangnya.
Dirinya juga membahas tantangan tata kelola keuangan ke depan. Khususnya sistem integrasi digital seperti SIPD RI. Menurutnya, digitalisasi harus diimbangi dengan kesiapan data serta dokumen pendukung yang akurat dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia pun mengusulkan agar pertemuan antara kepala daerah dan BPK dapat dilakukan lebih terpadu di masa depan. Mencakup wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Agar bisa membahas agenda strategis nasional, termasuk optimalisasi pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan memberikan pandangan, proses pemeriksaan oleh BPK bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini supaya kita dapat meminimalisir penggunaan keuangan dan memastikan pengelolaannya berjalan baik dan benar,” kata Norsan.
Menurutnya, BPK tidak langsung mengeksekusi, malah memberikan tenggat waktu tertentu bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan-temuan selama pemeriksaan.
Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, data menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan. Apalagi lima tahun ini Pemprov telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut.
Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri sekitar 18 Gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.
Norsan yang juga Wakil Bendahara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) berharap, agenda ini terus dipertahankan sebagai wadah silaturahmi dan penguatan sinergi antardaerah. (*)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: