Rakyat Kalbar, Bengkayang – Polres Bengkayang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Tahun 2026 sebagai wujud komitmen menghadirkan layanan kepolisian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (21/1/2026) pagi di Aula Tunggal Panaluan Polres Bengkayang dan diikuti berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Forum yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto ini menjadi ruang dialog terbuka antara kepolisian dengan unsur pemerintah daerah, DPRD, perbankan, akademisi, tokoh agama, hingga insan media. Melalui forum ini, Polres Bengkayang membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.
Kompol Suparwoto menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan sarana strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan standar pelayanan publik Polres Bengkayang ke depan.
“Masukan dari masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan mudah diakses. Kami berkomitmen terus meningkatkan integritas personel serta kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Forum ini diisi dengan paparan dari sejumlah satuan fungsi pelayanan publik Polres Bengkayang. Kasat Lantas Polres Bengkayang AKP Sunarli memaparkan berbagai peningkatan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui Satpas, mulai dari penerapan standar dan maklumat pelayanan, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), hingga penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas serta inovasi layanan berbasis digital.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Bengkayang AKP Suprianto menjelaskan implementasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Full Online melalui Super App Polri pada tahun 2026. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, kini dilakukan secara digital guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Kepala SPKT Polres Bengkayang IPTU Oman Kurnianto, yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelayanan publik di SPKT. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Forum ini juga diwarnai berbagai masukan konstruktif dari peserta. Wakil Ketua DPRD Bengkayang Esidorus mengapresiasi pemanfaatan media sosial oleh kepolisian dalam menyosialisasikan layanan lalu lintas. Ia juga mendorong peningkatan pembinaan dan penindakan terhadap kendaraan bermuatan besar, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, serta pengendara di bawah umur.
Selain itu, ia mengusulkan pembatasan jam operasional kendaraan angkutan pada jam sekolah dan jam kerja padat.
Masukan serupa turut disampaikan perwakilan akademisi, tokoh agama, perbankan, dan media.
Beberapa isu yang mengemuka antara lain pentingnya sosialisasi layanan kepolisian kepada pelajar dan mahasiswa, pengawasan tempat hiburan malam, pencegahan balap liar, serta optimalisasi sistem pembayaran digital dalam pelayanan publik.
Dari keseluruhan diskusi, forum merangkum dua kata kunci utama, yakni edukasi dan kolaborasi. Edukasi kepada masyarakat dinilai harus berjalan seiring dengan kolaborasi lintas sektor agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Polres Bengkayang berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna mewujudkan pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang. (Kd)
Komentar
Silakan login untuk memberikan komentar: