Rektor ISB Bengkayang Soroti Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Rakyat Kalbar, Bengkayang – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Bengkayang terus menuai perhatian dari berbagai kalangan. Kali ini, suara kritis datang dari Rektor Institut Shanti Buana, Marianus Dinata Alnija, yang menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum proyek strategis tersebut dijalankan.

Saat ditemui pada Senin (9/3/2026) sore, Marianus menegaskan bahwa proyek sebesar PLTN tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas pemerintah tanpa kajian mendalam. Ia mendorong keterlibatan pihak independen, akademisi, hingga tokoh masyarakat dalam proses pengkajian agar keputusan yang diambil benar-benar matang dan transparan.

“Pembangunan PLTN harus melalui tahapan kajian menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan maupun dampaknya. Hasilnya wajib dibuka secara transparan kepada publik dengan melibatkan tokoh independen dan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, aspek lingkungan menjadi salah satu perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa proyek PLTN berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius jika tidak direncanakan dengan matang. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia lokal juga perlu dipastikan agar tidak menimbulkan ketergantungan pada tenaga ahli dari luar daerah.

Tak hanya itu, Marianus juga menyoroti potensi konflik sosial, khususnya terkait lahan masyarakat adat. Ia menilai persoalan status lahan harus diselesaikan sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Jika persoalan lahan tidak jelas, ini bisa memicu konflik sosial dengan masyarakat adat. Kepastian hukum menjadi kunci agar proyek tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa kebutuhan listrik di Bengkayang saat ini masih dapat dipenuhi melalui potensi energi lokal. Kabupaten Bengkayang yang dikenal dengan julukan “Seribu Riam” dinilai memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan layak dikembangkan secara maksimal.

“Potensi ‘Seribu Riam’ ini seharusnya menjadi prioritas. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dibandingkan memaksakan PLTN yang kami nilai belum mendesak,” tambah Marianus.

Sebagai akademisi, ia berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, pembangunan ideal harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Yang terpenting adalah memastikan pembangunan tidak merusak ekosistem dan tetap berpihak pada masyarakat Bengkayang,” pungkasnya. (Kd)